Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (dispendikbud)
Kabupaten Situbondo memandang guru sekolah dasar (SD) di
Situbondo melebihi batas. Ironisnya, sebagian besar guru yang ada
saat ini dinilai tidak memiliki mutu dan kualita yang baik.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(Kadispendikbud) SItubondo, Fathor Rakhman mengharap segera ada
perbaikan kualitas guru di Situbondo. “Mengapa saya mengatakan
perlu perbaikan, sebab dari sekitar 500 orang K 2 yang dites untuk
masuk ASN hanya sekitar 50 orang. Dari 50 orang itu, hanya sekitar
40 yang bisa dierima. Itu sudah menunjukkan begitu jauhnya dari
kualitas guru-guru di SItubondo,” ucapnya, Rabu 20 Maret 2019.
Sayangnya, kata Fathor, pihaknya belum bisa sepenuhnya
menekan lonjakan guru-guru SD. Sebab dinas pendidikan tidak
mempunyai wewenang untuk mengangkat guru. Meskipun itu guru
sokwan.
“Alhasil, rata-rata sekolah mengangkat guru seenaknya saja tanpa
tes. Sehingga kita tidak tahu kompetensi mereka bagaimanaDitambah,
pihak sekolah tidak mengukur jumlah guru yang diangkat dengan
analisis kebutuhan. Harusnya kan disesuiakan,” ucapnya.
Misalnya, kata Fathor, di SD ada enam ruang kelas. Tentu yang
dibutuhkan hanya enam guru kelas. “Maka otomatis, yang PNS ada
tiga dan tenaga sokwan juga. Ditambah lagi satu mata pelajaran
(mapel) agama, guru PJOK. Saya hitung yang dibutuhkan hanya
sekitar 11 orang, ,” jelasnya.
Lebih lanjut, menurut Fathor, dirinya sudah melihat regulasi
di beberapa kabupaten dan kota. Dimana, kepala sekolah bersama
komite mempunyai kewenangan untuk mengangkat. Namun tak berani
memberi SK tanpa adanya rekomendasi dinas pendidikan.
“Di kabupaten kita kan tidak. Setiap sekolah sama-sama
berlomba menampung orang untuk jadi guru. Alasannya karena
akeluarga, kenal baik dan sebaganya. Kalau di Situbondo, gurunya
saja di setiap SD bisa lebih dari empat sampai lima. Bisa dibayangkan,
kita memiliki 443 sekolah. Kalau dikalikan empat, berapoa ribu guru

sudah" jelasnya.
Semua masalah itu, kata Fathor, merupakan tanggungjawab dinas
pendidikan dan Badan Kepgawaian Daerah (BKD). “Kalau
pemerintah, mau tidak mau harus memulai dari nol agar tidak ada lagi
pengangkatan. Mereka yang K2 atau non K2 kita tes. Dan jika tidak
lolis, maka putus semua kontraknya. Langkah ini mungkin yang bisa
menjadi titik awal pembenahan dunia pendidikan. khusunya kepada
guru,” ucapnya.
Tak hanya itu saja, Fathor juga memandang banyak sekali guru
yang tidak mempunyai komitmen tinggi untuk menyampaikan materi
ajar secara benar. Sesuai dengan kaidah pembelajaran yang harusnya
mereka kuasai.
“Belom lagi kalau menerima sertfikasi. Merka tidak
menggunakan dana tersebut untuk memperbaiki diri. Tetapi lebih
konsen untuk belanja-belanja. Oke lah kalau memang ada yang
dgunakan untuk umroh. Namun jangan batinnya saja yang diperbiaki.
Kompetensinya juga harus diperhatikan,” ucapnya.
Karena itu, Kata Kadispendikbud, pihaknya terus memompa
kualitas guru menggunakan dua cara. Pertama, dengan menfasilitasi
bimbingan takhnik (bimtek) kepada para guru. Kadua, dengan cara
mandiri. Yakni menggunakan soponsorship dari pihak lain yang
memberikan ruang latihan.
“Seperti contoh besok dari salah satu perguruan tinggi akan
melatih kita. Guru-guru kita beri ruang. Ada sekitar 600 guru saya
latih. Guru SD 300-an, SMP juga begitu. Kami minta mereka melatih
secara gratis. Honorer bisa ikut asal dikirm oleh kepala sekolanya,”
ucapnya.
Yang jelas, dengan adanya pelatyiha-pelatihan tersebut,
diharapkan guru mampu menghasilkan sesuatu pada anak didiknya.
“Misalnya melatih guru mata pelajaran (mapel) Ipa Matematika, dan
IPS. Sekarang materi OSN adalah tiga mata pelajaran itu. Nah
pertanyaannya, bisakah guru ini setelah dilatih melahirkan anak-anak
yang mampu mengikuti OSN dan nilainya bersaing,” ucapnya.