DISPENDIKBUD- Kegiatan belajar mengajar di SMP 4 Muhammadiyah masih berjalan dengan baik. Meskipun sejumlah guru di sekolah tersebut mengundurkan diri.
    Sejumlah guru yang ada  di sekolah tersebut tetap memberikan pendampingan kepada siswa. “Fakta di lapangan ternyata tidak sama dengan informasi yang berkembang. Sebelumnya saya sempat mendengar bahwa sekolah tersebut diliburkan karena tidak ada guru. Namun tadi saya cek sekitar pukul 09.00, belajar mengajar masih seperti biasanya. Artinya pendidikan anak didik disana masih terpenuhi dengan baik,” ucap Anggota DPRD Situbondo, Janur Sasra Ananda.
    Bahkan, kata dia, berkas pengunduran diri yang sampai kepada kepala sekolah hanya satu orang. “Namun beberapa guru lainnya memang sudah tidak masuk. Kepala sekolah di sana masih menunggu. Kalau memang mengundurkan diri, segera ajukan surat pengundurannya. Kalau memang mau dilanjutkan, monggo masuk,” jelasnya.
    Hanya saja, Janur berharap, masalah apapun yang terjadi di internal guru SMP 4 Muhammadiyah tidak sampai berdampak pada siswa. “Artinya hak-hak siswa harus terpenuhi. Saya tidak ingin belajar mereka teganggu. Kasihan kalau anak didik harus menjadi korban. Karena itu saya turun lapangan dan melakukan pengecekan. Tujuan utamanya ya hanya untuk memastikan hak-hak siswa. Tadi saya bertemu dengan kepala sekolah dan sejumlah guru disana,” ucapnya.
    Selanjutnya, Janur mengarahkan guru-guru tersebut ke ruang komisi IV DPRD Situbondo. “Sebab yang memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah tersebut adalah komisi IV. Bukan saya yang duduk di komisi satu,” ucapnnya.
    Sementara, anggota Komisi IV DPRD SItubondo, Tolak Yatin mengaku sudah menemui guru-guru tersebut. Pihaknya juga berupaya mencari solusi untuk menyelesaikan masalah itu. 
    “Informasi yang kami terima, guru di SMP 4 Muhammadiyah totalnya ada 13 orang. Yang hendak mengundurkan diri sebanyak delapan orang. Ini kan masalah? Kami khawatir aktifitas belajar mengajar siswa disana terganggu akibat masalah ini,” tuturnya. 
    Menurut Tolak, guru-guru tersebut nekat berhenti karena hak-haknya tidak dipenuhi. “Diantaranya jam mengajar dinolkan. Artinya jam mengajarnya digantikan ke guru lain. Begitu juga dengan tugas di perpustakaan. Tentu dengan perlakuan seperti itu mereka tidak kerasan dan memilih berhenti,” ucapnya.
Tak cukup itu saja, laporan data pokok pendidikan (Dapodik) di sekolah tersebut diduga banyak yang fiktif. “Katanya jumlah siswa di sekolah dengan yang dilaporkan berbeda. Lebih banyak yang dilaporkan. Padahal laporan dapodik harus sesuai dengan fakta yang ada. Sebab berhubungan dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Semakin banyak siswanya, otomatis anggaran bos kan semakin besar,” ungkapnya. 
Karena itu, Komisi IV berencana mengundang Dinas Pendidikan, pimpinan cabang Muhammadiyah dan kepala sekolah untuk membicarakan masalah tersebut.  “Karena ini menyangkut masalah anak didik. Harus segera ada solusi atau jalan tengah,” tuturnya.
Sementara menurut Kepala sekolah SMP 4 Muhammadiyah, Arif, pihaknya berencana mendatangi guru-guru yang sudah cukup lama tidak masuk itu. “Kalau memang mau berhenti, jelas kami meminta bukti surat pernyataan penguduran diri mereka. Kalau memang mau lanjut, monggo masuk sebagaimana biasa,” ucapnya. (zul)