DISDIKBUD – Sebanyak 13 lembaga pada 2018 ini telah menyelenggarakan Pelatihan Kecakapan Kerja (PKK). Mereka adalah lembaga yang telah menerima anggaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk melaksanakan kegiatan untuk memberi keterampilan kerja bagi masyarakat yang berlum bekerja tersebut.
     Warga yang telah menerima manfaat pelatihan tersebut sekitar 295 orang. Ada beragam keterampilan yang diberikan kepada mereka. Di antaranya: komputer, desain grafis, tari, Bahasa Inggris, tata rias penganten, dan tata kecantikan rambut.
    Dengan keterampilan yang dimiliki tersebut diharapkan akan menjadi modal untuk bekerja. Dengan begitu, para peserta PKK akan termotivasi dan mendapatkan bekal untuk memasuki dunia kerja.
    Kepala Disdikbud, dr Fathor Rakhman menyampaikan, tidak semua orang bisa menjadi peserta PKK. Ada beberapa kreteria yang harus dipenuhi. Misalnya, peserta mengalami putus sekolah. “Kalau pun sudah lulus, namun dia tidak melanjutkan sekolahnya. Intinya, mereka yang menganggur karena tidak memiliki pekerjaan,” ungkapnya.
    Tidak hanya itu, program PKK memperioritaskan keluarga tidak mampu sebagai pesertanya. Itu dibuktikan dengan kartu keluarga sejahtera, kartu perlindungan sosial serta Kartu Indonesia Pintar (KIP).
    Pendidik atau instruktur PKK yang dihadirkan pun tidak asal comot. Mereka harus menunjukkan sertifikat kompetensi, pengalaman dan sertifikat yang relevan. Itu sebagai bukti bahwa mereka mereka memang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidang keterampilan atau materi yang diajarkan.
    Pendidik PKK, lanjut Kadisdikbud, juga harus memiliki kecakapan. Sehingga mampu melaksanakan, merencanakan dan mengevaluasi hasil belajar. “Juga memiliki keterampilan kerja dan sesuai dengan kompetensi yang diajarkan,” imbuh mantan Kepala SMPN 1 Suboh tersebut. (*)