Siswa Baru Yang Mendaftar di SMP Negeri Hanya 4.069 Orang

Siswa Baru Yang Mendaftar di SMP Negeri Hanya 4.069 Orang

Siswa Baru Yang Mendaftar di SMP Negeri Hanya 4.069 Orang

Oleh Root Administrator | Kategori Bid. Pembinaan Pendidikan Dasar | 30 Mei 2020 14:16:07

DISPENDIKBUD– Kekurangan siswa tidak hanya dialami lembaga SMA/SMK negeri. Tetapi, jenjang SMP juga mengalami nasib serupa. Dari 55 lembaga SMP, yang memenuhi rombel (rombongan belajar) hanya tiga sekolah. yaitu SMPN 1 Situbondo, SMPN 1 Besuki, dan SMPN 3 Besuki.
    Sementara, 52 lembaga sisanya tidak memenuhi rombel. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud), Ahmad Djunaedi menerangkan, secara umum, jumlah siswa baru yang masuk SMPN negeri, masih tidak sesuai dengan ketersediaan rombel.
    Dia mengaku, kebutuhan siswa berdasarkan rombel di 55 lembaga sebanyak 6.976. Tetapi, yang sudah daftar hingga penerimaan peserta didik baru (PPDB) ditutup, baru 4.069 orang. “Mudah-mudahan anak ini bersekolah di swasta atau ke pesantren. Artinya, jangan sampai mereka tidak melanjutkan sekolah,” terang Djunaedi.
    Menurut dia, jumlah lulusan SD tahun ini mencapai 6.700 lebih. Ini tidak termasuk lulusan Madrasah Ibtida’iyah (MI). Jika dihitung dengan MI, angkanya berkisar di angka 9.000an. “Kita masih  belum tahu, sisanya ini daftar di mana,” imbuhnya.
    Apakah daftar di luar daerah? Hari menerangkan, siswa SD melanjutkan pendidikan ke luar Situbondo, jumlahnya sangat sedikit. Tidak sampai 10 orang. “Bisa dihitung jari. Kita tahu karena kita paraf. Kalau tidak salah, sekitar lima orang,” jelasnya.  
    Djunaedi menerangkan, keterpenuhan pagu saat ini sangat rendah. Dispendikbud sendiri masih belum mengetahui penyebabnya. Tetapi, nantinya bisa terpantau di data pokok pendidikan (dapodik). “Apakah dampak pandemi Covid-19 atau tidak, kita belum bisa menganalisa,” ujarnya. 
Sementara itu, bagi SMP yang belum memenuhi rombel, diberikan kesempatan untuk membuka pendaftaran jalur offline. Sekolah-sekolah itu telah mengajukan permohonan perpanjangan pendaftaran ke Dispendikbud. “Semoga saja, pagu bisa terpenuhi setelah jalur offline ditutup,” pungkas Djunaedi. (*)