H Muhammad, Wali murid SDN 1 Talkandang meminta agar PTM tidak dilaksanakan dulu.

DISDIKBUD SITUBONDO – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ahmad Junaidi beberapa sekolah masih keberatan untuk penerapan pembelajaran tatap muka (PTM). Karena itu, sekolah tersebut tetap melangsungkan pembelajaran secara daring.

Menurut Junaidi, salah satu persyaratan PTM adalah izin dari wali murid. “Jika orang tua setuju, maka sekolah wajib melanjutkan pembelajaran tatap muka, tentu dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat,” ujar Junaidi, 30 Januari 2021.

Dia menambahkan, pemerintah tidak memaksakan sekolah melaksanakan PTM. Apalagi, jika ada penolakan dari orang tua. “Silahkan dilayani secara daring, karena salah satu syarat satuan pendidikan melaksanakan PTM, adalah disetujui komite bersama kepala sekolah,” jelasnya.

Sementara itu, di lapangan memang masih banyak orang tua siswa menolak pembelajaran tatap muka (PTM). Mereka tidak setuju pembelajaran langsung karena menilai sekolah belum siap. Seperti penolakan yang dilakukan orang tua siswa di SDN 1 Talkandang, Kecamatan Situbondo, 30 Januari 2021.

Sebagai bentuk penolakannya, sejumlah wali murid di lembaga pendidikan tersebut, mendatangi sekolah. Mereka meminta agar pembelajaran tetap dilangsungkan secara daring. H. Muhammad, perwakilan wali murid sekaligus tokoh masyarakat setempat mengatakan, di SDN 1 Talkandang, fasilitas untuk menerapkan protokol kesehatan belum siap. Sehingga perlu penyempurnaan lagi. “Termasuk di sekolah-sekolah yang lain. Baik SD, SMP, dan SMA,” katanya. 

                Dia mencontohkan dengan tempat duduk siswa yang belum menerapkan jarak satu meter. Seharusnya, di kursi siswa diberikan tanda silang sebagai tanda jaga jarak. “Saya lihat tadi tidak ada. Ini kan berisiko buat anak-anak kita,” tambah H. Muhammad.

Dia mengatakan, penularan Covid-19 di Situbondo masih cukup tinggi. Sehingga membahayakan siswa jika tidak ada persiapan matang. “Kalau ada apa-apa, yang dikomplain guru-guru. Makanya perlu persiapan,” ujarnya.

Menurutnya, tidak hanya di satu sekolah saja yang menolak PTM. Akan tetapi juga terjadi di lembaga-lembaga lain. Banyak orang tua siswa yang tak setuju pelaksanaan pembelajaran langsung di Situbondo. Baik di SD, SMP dan SMA. “Saya dapat banyak laporan dari masyarakat,” katanya.

Dia meminta bupati dan DPRD untuk turun ke sekolah melihat langsung situasi dan kondisi sekolah. Mulai di kota hingga ke pelosok desa. Karena sampai detik ini, H. Muhammad melihat tidak ada perhatian khusus. “Harus turun ke SD, SMP, dan SMA, karena mereka digaji untuk itu,” imbuhnya.

H. Muhammad juga meminta agar dana Covid-19 dipergunakan untuk mendukung pelakansaan PTM. Karena selama ini, anggaran yang digunakan berasal dari dana BOS. “Ini berdasarkan pengakuan salah satu kepala sekolah. Menurut saya, tidak cukup kalau hanya dana BOS. Terus di dikemanakan dana Covid,” ujarnya. (*)